KOTAKU, BAKIKPAPAN-Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip).
Bimtek diikuti 25 para pejabat Diskominfo dan staf perwakilan bidang serta Sub Bagian Program dan Perencanaan.
Digelar 12-14 Oktober 2023 di Hotel Eden Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan, Jumat (13/10/2023) dijelaskan, kegiatan dibuka Analis SDM Aparatur Diskominfo Kukar Andri Afiat dengan menghadirkan narasumber Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri RI Nita Yiswa.
Dalam sambutannya Andri Afiat mewakili Kepala Diskominfo Kukar Dafip Haryanto yang mengatakan, bahwa Sakip mempunyai peran strategis sebagai salah satu komponen untuk mengukur keberhasilan atas capaian kinerja yang dilakukan masing-masing perangkat daerah.
“Sakip salah satu bentuk pertanggung jawaban dan alat pengendalian anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah.
Juga, upaya nyata pemerintah dalam mendorong terciptanya Good Governance sekaligus Result Oriented Government dengan melakukan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base management) sebagai out put berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah,” ujarnya.
Andri Afiat berharap Bimtek Sakip memberikan dampak perbaikan penilaiaan Sakip Diskominfo Kukar tahun mendatang.
“Tahun yang lalu nilai Sakip Diskominfo Kukar mencapai 93. Semoga dengan Bimtek ini, hasil yang sudah capai dapat lebih meningkat dan menjadi yang terbaik di Kabupaten Kukar,” harapnya.
Andi Afiat juga berharap Bimtek dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi dalam penyusunan Renstra.
Sakip merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Dipergunakan untuk mengukur kinerja yang dilakukan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menjadi tolak ukur pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah. (adv/diskominfo kukar)
